Jalan Putus, Pemerintah Diam Apakah Ini Balasan untuk Rakyat yang Bayar Pajak?
Jatiminvestigasinews.id, Kupang - Ada satu kenyataan pahit yang kini sedang dipamerkan di Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.pada hari Minggu (19/4/2026)
Sebuah jalan provinsi yang nyaris putus total akibat longsor, menjadi saksi bisu betapa hambarnya janji-janji manis para penguasa, dan betapa jauhnya perhatian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil yang sedang berjuang mempertahankan hidup.
Pada Sabtu, 18 April 2026, warga kembali bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak itu. Mereka tidak punya pilihan lain. Jalan ini bukan sekadar urat nadi ekonomi, tapi juga jalan harapan: jalan yang mereka lalui setiap hari untuk mengangkut hasil kebun, menjualnya di Pasar Inpres Kupang, dan dari hasil itulah mereka bisa makan, membiayai sekolah anak-anak mereka—mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Inilah medan perjuangan mereka mencari nafkah, namun medan ini justru dibiarkan terabaikan tanpa perhatian sedikit pun dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Ini bukan masalah yang baru. Keluhan ini sudah disampaikan berulang kali, bahkan Pemerintah Desa Tunbaun sudah mengirimkan surat resmi kepada Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, apa balasan yang diterima? Nihil. Tidak ada tanggapan, tidak ada kunjungan, tidak ada tindakan apa pun.
Baik Gubernur, anggota DPRD Provinsi, maupun jajaran Dinas PUPR seolah-olah sedang memakai penutup mata dan telinga. Mereka memilih diam, bersikap masa bodoh, dan seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang kesulitan yang sedang menimpa rakyatnya sendiri.
Akibatnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Dengan tangan kosong dan keringat sendiri, mereka merogoh kocek pribadi untuk memperbaiki jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Ironisnya, rasa syukur yang mereka ucapkan justru bercampur dengan kepahitan yang tak terkira. Seperti yang disampaikan oleh Chornelis Nenoharan, salah seorang warga: "Terima kasih banyak... semoga hari ini kami tidak lagi kesulitan. Tapi mungkin seminggu ke depan kami bisa senang, minggu berikutnya kami akan kembali susah lagi."
Kalimat sederhana itu adalah pukulan telak bagi wajah pemerintahan, kalimat itu menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan rakyat ketika infrastruktur vital dibiarkan rusak. Mereka sadar betul bahwa perbaikan yang mereka lakukan hanya bersifat sementara.
Mereka tahu, tanpa perbaikan permanen dari pemerintah, kerusakan akan datang kembali, dan kesulitan yang sama akan menghampiri mereka lagi. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain berjuang sendiri, karena yang seharusnya menjadi pelindung dan penyedia fasilitas justru memilih menjadi penonton diam.
Di tengah semua kesulitan ini, ada satu pertanyaan yang tak terhindarkan: Apakah ini balasan yang pantas diberikan pemerintah kepada rakyatnya?
Rakyat kecil seperti warga Desa Tunbaun tidak pernah menolak kewajiban mereka. Mereka tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.
Mereka tetap memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan negara,mereka percaya bahwa uang yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas dan pelayanan yang layak.
Namun, apa yang mereka dapatkan? Jalan yang rusak parah, keluhan yang tidak didengar, dan penguasa yang bersikap seperti orang buta tuli ketika rakyat bersuara.
Jika pemerintah tidak mampu hadir di saat rakyat membutuhkan, jika pemerintah lebih memilih diam daripada menanggapi keluhan, jika pemerintah lebih mementingkan kenyamanan diri sendiri daripada nasib rakyat yang sedang berjuang mencari nafkah dan menyekolahkan anak-anaknya—maka untuk apa kita membutuhkan pemerintah seperti ini?
Pemerintah tidak boleh bersikap seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar,jangan pernah menganggap keluhan rakyat sebagai suara yang mengganggu kenyamanan. Ingatlah, posisi yang diemban saat ini adalah amanah, bukan hak mutlak.
Jika pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan yang layak, jika pemerintah tidak mampu membuktikan bahwa uang pajak yang dibayar rakyat dig
Editor : Siti
