Jatimisvestigasinews.id, Sumenep - Kasus memilukan kembali mencoreng wajah kemanusiaan di Kabupaten Sumenep. Dua anak yang ditelantarkan orang tuanya dikabarkan harus berjuang hidup dalam kondisi fisik tak layak di jalanan. Lebih tragis, saat akhirnya dibawa ke RSUD dr. H. Moh. Anwar oleh Dinsos, mereka justru tidak dirawat secara manusiawi.
Joko Subadranaya, Ketua Paguyuban SAKERA (Satu Keluarga Madura) sekaligus Ketua JWI Kabupaten Sumenep, menyentil keras kinerja Pemkab Sumenep, khususnya Dinas Sosial dan pihak RSUD. “Apa yang terjadi ini bukan hanya kelalaian—ini pelanggaran terhadap konstitusi dan kemanusiaan,” tegasnya.19.05.2025
Ia merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Tapi, menurut Joko, di Sumenep negara justru absen. Anak-anak itu dipingpong antara institusi, seolah nyawa mereka bisa ditunda dengan alasan teknis.
“Kalau Pemkab tak mampu mengurus anak-anak seperti ini, segera serahkan ke Kementerian Sosial! Jangan jadikan panti asuhan sebagai tempat buangan,” kecamnya.
Joko juga menyoroti lemahnya kepedulian Pemkab di bawah kepemimpinan Bupati DR. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, yang dinilai tidak peka dan tidak memiliki sistem cepat tanggap terhadap krisis anak terlantar.
> “Ini soal nyawa! Kalau birokrasi harus tunggu surat resmi dulu untuk menolong anak yang sakit, berarti kemanusiaan di Sumenep sudah mati,” tegas Joko.
Sebagai penutup, Ketua SAKERA menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Madura untuk mengawasi dan menekan pemerintah agar tidak lagi menjadikan prosedur sebagai alasan pembiaran. “Kita tidak butuh janji, kita butuh aksi nyata. Negara jangan pura-pura tuli terhadap penderitaan anak-anak bangsa,” pungkasnya.Sampai berita ini terbitkan belum ada klarifikasi dari pemerintah/ dinas terkait.
(Joko)
Editor : Siti